Ditanya Transparansi Anggaran Media, Sekda Rohil Malah Mengeluh Keuangan Daerah Payah

BAGANSIAPIAPI — Respons Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), H. Fauzi Efrizal, S.Sos., M.Si., memicu sorotan tajam dari insan pers. Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), jawaban Fauzi terkait konfirmasi anggaran publikasi media dinilai tidak transparan.

Konfirmasi awak media yang dikirim melalui pesan WhatsApp sebelumnya mempertanyakan kejelasan pengelolaan anggaran publikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil. Namun, jawaban Sekda justru berbelit dengan menyinggung kondisi keuangan daerah dan gagal menjelaskan data teknis.

Ada enam poin utama yang dimintai penjelasan oleh awak media, yakni:

• Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang mengalokasikan anggaran publikasi.

• Total pagu anggaran publikasi beserta rincian penggunaannya.

• Daftar media yang terdaftar dalam kerja sama publikasi.

• Regulasi serta mekanisme penetapan kerja sama.

• Kriteria media penerima kerja sama.

• Prosedur pencairan anggaran publikasi.

Bukannya menjawab rincian tersebut, Sekda Rohil justru menjadikan kondisi kas daerah sebagai alasan utama penundaan keterbukaan informasi.

"Kondisi Pemda ini udah agak payah anggarannya. Untuk belanja pegawai aja kita udah kewalahan. PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita sangat kecil dan tak mampu untuk menopang anggaran kegiatan-kegiatan yang ada di dinas. Saya aja sebagai Sekda tidak bisa memastikan kalau terkait anggaran Pemerintah ini,” ujar Fauzi saat dikonfirmasi, Selasa (15/9/2026).

Tanggapan tersebut dinilai mengecewakan. Publik maupun insan pers memiliki hak penuh untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi kepentingan masyarakat luas.

Hingga berita ini diterbitkan, kalangan jurnalis masih menunggu penjelasan lebih lanjut yang terbuka, objektif, dan terukur dari Pemkab Rohil agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.