BENGKALIS – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) melalui Kementerian Sosial, Politik, dan Ekonomi tengah menyusun kajian mengenai fenomena abrasi yang terjadi di Desa Jangkang, Kabupaten Bengkalis. Kajian tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir, sekaligus sebagai kontribusi akademik dalam memberikan masukan terhadap upaya penanganan abrasi.
Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan Tiara Ramadhani, anggota Kementerian Sosial, Politik, dan Ekonomi DEMA IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, abrasi telah menyebabkan longsornya tebing pantai serta tumbangnya sejumlah pohon kelapa sawit milik warga akibat terkikis gelombang laut.
Desa Jangkang menjadi salah satu wilayah yang terdampak abrasi cukup serius. Berdasarkan data periode 2018–2023, wilayah ini tercatat memiliki panjang abrasi mencapai 50,10 kilometer, sehingga menjadi salah satu kawasan dengan tingkat abrasi terbesar di Pulau Bengkalis. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penanganan yang terencana, komprehensif, dan berkelanjutan.
Hasil wawancara dengan Penjabat (Pj) Kepala Desa Jangkang mengungkapkan bahwa abrasi telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain mengikis lahan perkebunan milik warga, abrasi juga memutus akses jalan menuju kawasan pesisir. Terputusnya akses tersebut menghambat aktivitas nelayan yang selama ini menggunakan jalur tersebut untuk menuju tambatan sampan dan lokasi penangkapan ikan.
Pemerintah Desa Jangkang sejauh ini telah menyusun rencana penanganan abrasi dan mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Namun, besarnya kebutuhan anggaran menjadi kendala utama sehingga penanganan belum dapat direalisasikan. Kondisi ekonomi serta kebijakan efisiensi anggaran juga menjadi faktor yang memperlambat pelaksanaan program pengendalian abrasi.
Selain persoalan anggaran, karakteristik tanah di kawasan terdampak dinilai kurang mendukung untuk penanaman mangrove sebagai upaya mitigasi alami. Oleh karena itu, diperlukan kajian teknis lebih lanjut guna menentukan metode penanganan yang paling sesuai dengan kondisi pesisir Desa Jangkang. Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dinilai menjadi salah satu solusi yang perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Melihat dampak abrasi yang terus meluas, mulai dari hilangnya lahan perkebunan warga, terputusnya akses jalan pesisir, hingga terganggunya aktivitas nelayan, DEMA IAIN Datuk Laksemana Bengkalis mendorong Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Provinsi Riau untuk menetapkan Desa Jangkang sebagai salah satu wilayah prioritas penanganan abrasi pesisir.
Mahasiswa juga berharap percepatan kajian teknis dan pembangunan infrastruktur pengaman pantai yang sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir Desa Jangkang dapat segera direalisasikan agar dampak abrasi tidak semakin meluas serta tidak mengancam kesejahteraan masyarakat.(*)
Penulis: Norhatika ketua Kementerian Sosial dan Politik DEMA IAIN Datuk Laksamana Bengkalis.
