Istana Tegaskan Program MBG Tidak Akan Dihentikan
JAKARTA – Pemerintah menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan meskipun mendapat kritik dan tuntutan dari sejumlah mahasiswa untuk dievaluasi bahkan dihentikan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan, kecerdasan, serta menurunkan angka stunting di Indonesia.
"Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?" ujar Qodari dalam keterangannya, Sabtu (14/6/2026).
Menurut Qodari, setiap program pemerintah pasti menghadapi tantangan dan dinamika dalam pelaksanaannya. Namun, berbagai kendala tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat.
"Program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah," tuturnya.
Meski demikian, pemerintah memastikan akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola MBG agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
"Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi," kata Qodari.
Ia menjelaskan, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, telah mengambil langkah penataan dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.
"Yang belum operasional itu dihentikan dulu. Jadi semua yang statusnya masih persiapan, berapa persen pun, selama belum operasional, dihentikan sementara," jelasnya.
Lebih lanjut, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, mulai dari penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan, hingga tata kelola dan keterlibatan vendor lokal.
"Nah yang operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal. Itu semua dievaluasi," paparnya.
Diketahui, penghentian program MBG menjadi salah satu tuntutan utama yang disuarakan mahasiswa saat aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia dan sejumlah elemen mahasiswa lainnya di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, di antaranya menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.