INHU - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) sukses mengukuhkan posisinya dalam hal transparansi pengelolaan anggaran keuangan Daerah. Inhu kembali sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Prestasi prestisius ini ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, S.Sos., M.Si., di Auditorium BPK RI Perwakilan Riau, Pekanbaru, Kamis (18/6/2026).
LHP tersebut diserahkan secara resmi oleh Kepala BPK RI Perwakilan Riau yang diwakili oleh Direktur Pengelolaan Pemeriksaan V.II Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, S.E., M.M., AK, CSFA, CertDA, GRCE, CFrA, CIISA, ERMCP, CFE.
Capaian "Satu Dekade WTP" ini menjadi parameter kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Inhu memiliki komitmen tinggi dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan patuh terhadap regulasi perundang-undangan.
Dalam arahannya, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam memberikan apresiasi tinggi atas rapor hijau yang konsisten dijaga oleh jajaran Pemerintah dari tahun ke tahun.
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan indikator kuat bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Kami berharap pencapaian ini tidak sekadar menjadi tradisi, tetapi terus menjadi pemacu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang transparan,” ujar Juska.
Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, S.Sos., M.Si., mengungkapkan rasa syukur sekaligus menegaskan bahwa penghargaan ini adalah buah dari soliditas kolektif birokrasi di lingkungan Pemkab Inhu.
"Alhamdulillah pemerintah kabupaten Indragiri Hulu telah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Tahun 2025 yg ke-10 kali, Ini menjadi bukti nyata bahwa kami terus berupaya menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat melalui manajemen keuangan daerah yang bertanggung jawab,” sebut Bupati Ade Agus.
Keberhasilan mengamankan predikat WTP selama sepuluh tahun beruntun ini mempertegas langkah Kabupaten Inhu dalam menjawab tantangan era keterbukaan informasi. Rapor positif ini sekaligus memastikan bahwa sirkulasi anggaran daerah dikelola secara sehat demi kemaslahatan masyarakat luas.
Turut hadir mendampingi Bupati dalam agenda tersebut, Sekretaris Daerah Inhu Zulfahmi Adrian, AP., M.Si., Ketua DPRD Inhu Sabtu P. Sinurat, Kepala BPKAD Inhu Ria Herlina, SE., M.Ak., MH., serta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhu.**